Unasman melawan DDI, DDI menang di pengadilan tingkat banding hingga peninjauan kembali (PK)

Berlarut larutnya penanganan sengketa gedung dan lahan kampus Unasman ( Universitas Al-Asy’ariyah Al-Mandary ) dengan Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad yang kemudian kepemilikan dapat dibuktikan ditandai kemenangan Pengurus Besar DDI di berbagai tingkatan hukum mulai tingkat Pengadilan Tinggi hingga Peninjauan Kembali ( PK ) yang bersifat inkrah melalui amar putusan yang memerintahkan Unasman mengembalikan lahan tersebut.

Upaya eksekusi dilaksanakan namun mendapat reaksi oleh Yayasan Al-Asy’ari Al-Mandary yang oleh Sibly Sahabuddin yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu Anggota DPD RI sehingga terjadi bentrok antara Mahasiswa Unasman dengan aparat kepolisian yang sah secara hukum bertugas mengawal proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

Efek dari upaya eksekusi tersebut kemudian mengkabatkan seorang dosen unasman cedera akibat bentrok dalam upaya eksekusi tersebut lalu kemudian meninggal sehingga memunculkan reaksi negatif secara beruntut terhadap kepolisian dan upaya eksekusi pada akhirnya tertunda. Reaksi yang muncul diantaranya kolega Sibly Sahabuddin dari kalangan Anggota DPD RI Laode Ida yang menyerukan penghentian eksekusi dengan pertimbangan Menurut dia, penegak hukum seharusnya memahami betul kondisi psiko-sosial dalam masyarakat lokal yang terkait dengan sejarah sosial Unasman.
Pada perkembangan selanjutnya DDI sebagai organisasi agama yang terbesar di Indonesia Timur walaupun secara hukum disertai bukti-bukti otentik kepemilikan lahan serta gedung perkuliahan tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan damai sehingga disepakati mediasi dilakukan oleh Pemda Polewali Mandar yang bertugas menyusun klausul kesapakatan dengan kedua belah pihak.

Namun lagi lagi draft klausul terbit secara sepihak dan telah ditanda tangani oleh berbagai unsur Muspida Polman tanpa melibatkan tim kuasa hukum yang telah ditugaskan oleh DDI untuk terlibat dalam penyusunan. Beberapa poin dari draf yang diajukan oleh pihak Unasman diantaranya , “ pihak unasman akan mengganti lahan DDI yang telah diduduki dengan lahan baru disertai ganti rugi gedung yang telah dimanfaatkan sekian tahun” diakhir draft menekankan bahwa jika pihak DDI tidak menyepakati draft tersebut maka tidak akan ada lagi upaya mediasi mediasi lebih lanjut.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai sikap PB DDI selalu terbuka untuk berdamai, karena DDI adalah organisasi agama dan pendidikan yang mendermakan diri untuk kepentingan umat, dengan memberi batas waktu pembayaran ganti rugi namun pihak unasman hingga batas waktu yang telah ditetapkan tidak mampu memenuhi draft yang dibuatnya sendiri sehingga PB DDI menganggap upaya damai ini hanya akal akalan yang sarat kebohongan. Sehingga tidak ada keputusan lain bagi PB DDI selain eksekusi agar salah satu unit pendidikan milik DDI yang dicaplok unasman dapat dikembalikan.

Intervensi terhadap Kasus Unasman

Jika muncul pendapat dari Anggota DPD RI seperti yang dilontarkan oleh La Ode Ida bahwa kasus unasman bersifat non executable dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan abusive of power dengan dalih rasa keadilan, semestinya jika berbicara mengenai rasa keadilan hak kepemilikan DDI lah yang harus dikembalikan setelah sekian tahun. Adapun amar putusan Pengadilan mengenai pengembalian gedung dan lahan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai efek dari pendudukan aset DDI yang dilakukan oleh unasman.

Solusi DDI terhadap Mahasiswa Unasman

Solusi yang ditawarkan DDI setelah STKIP dan STIP kembali ke DDI adalah mahasiswanya akan diakui oleh DDI dan alumninya pula diakui sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan mahasiswa yang berasal dari luar STKIP dan STIP DDI dipersilahkan untuk memilih tetap di Unasman atau berafiliasi/bergabung menjadi mahasiswa DDI dengan catatan diperlakukan sebagaimana halnya mahasiswa STKIP dan STIP DDI Polman. Lihat Maklumat DDI tentang mahasiswa Unasman. Download

Perlawanan sebelumnya dipahami karena minimnya informasi yang mereka dapatkan terkait sengketa ini, sehingga terjadi distorsi informasi oleh pihak tertentu yang memanfaatkan mereka .
Semoga tulisan ini dapat mencerahkan pemahaman warga DDI dan masyarakat Polman Sulawesi Barat terkait sengketa yang terjadi dengan Unasman. (baca juga Ironi Pemkab Polman Membela Unasman, ada apa?) (baca juga Eksekusi Unasman Berhasil : Kebenaran Yang Senyap Selama 9 Tahun )