Sejarah BNPT

BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terbentuk setelah terjadinya bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Presiden memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah “Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” dengan tugas “membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan”, dan SBY mengangkat Irjen Pol. Drs. Ansyaad Mbai, M.M. sebagai Ketua DKPT.

Pada Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 31 Agustus 2009 DPR memutuskan merekomendasikan: Mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan meberantas terorisme;
1.  Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama;
2.  Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat;
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu “badan” yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme;
4. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer Selain Perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Keputusan Presiden Nomor 121/M. Tahun 2010).

Tugas Pokok BNPT

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT mempunyai tugas :

• menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
• mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
• melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Fungsi BNPT

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam menjalankan tugasnya, BNPT menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
• monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
• koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
• koordinasi pelaksanaan deradikalasi;
• koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
• koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional;
• pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
• perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
• pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Demikian sekilas artikel mengenai Sejarah, Tugas dan Fungsi BNPT, semoga bermanfaat.